Jelang Nataru, Legislator Ingatkan Distribusi BBM Harus Merata

07-12-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping, Rabu (7/12/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengingatkan kepada PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di setiap provinsi di Indonesia menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Distribusi BBM tersebut, terutama di daerah perbatasan dan kepulauan agar bisa terlaksana dengan baik.

 

Selain distribusi, Rudi juga mengingatkan agar BUMN anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi ini dapat mengantisipasi adanya pengoplosan BBM di beberapa Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Untuk itu, pihaknya menekankan untuk memperketat sistem pengawasan distribusi BBM.

 

"Saya ingin mengingatkan juga karena ini masyarakat banyak yang komplain, tolong BBM jangan sampai dioplos oleh pihak SPBU. Sistem pengawasan Patra Niaga ini harus ketat, Pak. Kalau hanya mengandalkan beberapa oknum nggak bisa, Pak," jelas Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Pertamina Patra Niaga dan PT Pertamina International Shipping, Rabu (7/12/2022).

 

Rudi melanjutkan, distribusi BBM menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk itu Legislator Dapil Sumatera Utara III ini menekankan pentingnya menjaga kualitas BBM di pasaran. "Jangan merugikan publik karena mobil dan motor mereka mesinnya jadi gampang rusak," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menanyakan kelanjutan dari aplikasi My Pertamina yang beberapa waktu lalu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat. "Sejauh ini sudah sampai mana sistem aplikasi itu, apakah jadi dijalankan? atau sekedar untuk kemarin buat terkejut karena pasokannya sedikit? karena saya lihat sekarang sudah adem, tidak ada kehebohan," tanya Rudi. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...